Infografis PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Tahun 2020

gurudikdasmen.com - Sesuai dengan tujuan dari PPDB yaitu perluasan akses layanan pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan yang transparan, akuntabel, objektif, berkeadilan dan nondiskriminatif. Maka pemerintah melalui emendikbud telah mengeluarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Tentang PPDB pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Infografis PPDB Tahun 2020 ini dibuat sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Baca juga:

• Juknis Hardiknas Tingkat SD, SMP, SMA/MA dan SMK

Jalur dan Pembagian Kuota PPDB

Pembagian kuota tersebut meliputi berdasarkan jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan tugas orang tua/wali minimal 5% dan jalur prestasi maksimal 30%. Pada jalur prestasi ini dibuka apabila masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan tiga jalur lainnya.

1. Jalur Zonasi

Zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal satu tahun. Bukti tinggal dibuktikan dengan kartu keluarga surat keterangan dari ketua RT/RW yang dilegalisir pejabat berwenang. Untuk jalur zonasi tidak ada proses seleksi menggunakan tes/UN/Ujian Sekolah dan bentuk seleksi yang digunakan di jalur prestasi. Jalur ini juga berlaku bagi siswa penyandang disabilitas.

Tugas Pemerintah Daerah

1. Menetapkan dan memastikan semuah wilayah administrasi sudah terbagi dalam wilayah zonasi. 
2. Penetapan dilakukan melalui rapat dengan Kelompok kerja Kepala Sekolah. 
3. Memastikan ketersediaan daya tampung di tiap jenjang pendidikan. 
4. Apabila ada sekolah yang lokasinya berada di perbatasan, masing-masing Pemda dapat mengambil kesepakatan tertulis. 
5. Melaporkan hasil penetapan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP.

2. Jalur Afirmasi

Afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah.

Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifkasi sesuai perundang-undangan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali

Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindah tugaskan. Hal tersebut dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Baca juga: 

• Panduan Aplikasi Verval PD NISN Integrasi Tahun 2020

Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan.

4. Jalur Prestasi

Prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diterbitkan paling singkat enam bulan dan paling lambat tiga tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Untuk jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD. 

Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan: 

1. Nilai Ujian Sekolah atau Ujian Nasional dan/atau 
2. Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik ataupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

Sekolah yang Tidak Perlu Menerapkan Sistem Zonasi

Pada infografis PPDB Tahun 2020 tersebut juga dijelaskan beberapa sekolah yang tidak perlu untuk menetapkan sistem zonasi. Berikut ini adalah sekolah-sekolah yang tidak menerapkan sistem zonasi (Non Zonasi) antara lain:
1. SMK Negeri
2. Sekolah Swasta
3. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)
4. Sekolah di Daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)
5. Sekolah Pendidikan Layanan Khusus
6. Sekolah Berasrama
7. Sekolah Pendidikan Khusus
8. Sekolah di Daerah yang Kekurangan Peserta Didik dan;
9. Sekolah Kerja Sama.

Aturan PPDB Sesuai Permendikbud No. 44 Tahun 2019

Sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019, pada gambar dibawah ini telah diterapkan aturan yang benar. Seperti contoh:

• Kabupaten B dapat tidak menyediakan jalur prestasi karena kuota sudah terpenuhi melalui jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali.
• Kabupaten D menyalahi aturan dengan memberikan kuota 40% untuk jalur prestasi (melampaui batas maksimal 30%). Selain itu, jalur zonasi menjadi 40% (lebih kecil dari batas minimal).

Peran Para Pemangku Kepentingan

Pemerintah Pusat memberikan fleksibilitas kepada Pemerintah Daerah terkait alokasi siswa berdasarkan zonasi. Pemerintah Daerah menjelaskan aturan dan latar belakang penentuan wilayah zonasi kepada masyarakat dan melapor kepada Kemendikbud tentang pelaksanaan PPDB sebagai bentuk monitor dan evaluasi. Sedangkan Masyarakat mengawasi poses PPDB 2020 untuk mendorong akuntabilitas dari implementasi Permendikbud 44 No. 2019.